Pemerintahan Neo Kolonialisme

Kalau banyak orang mengistilahkan pemerintahan Indonesia sebagai penganut Neo-Liberal, aku justru lebih cocok mengistilahkannya sebagai pemerintahan Neo-Kolonialisme.  Mari fokus pada persoalan BBM saja yang akhir-akhir ini lagi marak. Pemerintah bilang bahwa BBM di Indonesia sudah langka sehingga harus import dari luar negeri dengan subsidi. Bila tak berhemat tentu import akan semakin bengkak. Dilihat dari peta pengelolaan seluruh kilang minyak yang ada di Indonesia tampak bahwa pemerintah Indonesia hanya mengelola 20% saja sementara sisanya dikelola swasta. Dari 80% pengelola swasta ini 90% adalah perusahaan asing. Logika sederhana kalau BBM Indonesia memang habis kenapa Caltex, Chevron, Petronas, Shell, dll. nggak hekang dri kemaren-kemaren he...he... Mereka mengksplorasi sumur minyak di Indonesia dan menjual untuk pemerintah Indonesia. jadi kalau Pertamina kita kasih subsidi mencari minyak itu bukan mengeksplorasi sendiri melainkan buat belanja BBM ke luar negeri yang alih-alih bukan berangkat ke luar negeri buat beli minyak melainkan memohon diperbolehkan beli di negeri sendiri.  Tinggal buka kran. Analogi sederhana adalah harus bayar ke tetangga bila mau makan di rumah sendiri. Suasana yang mirip terjadi jaman Sunan Amangkurat yang memadamkan pemberontakan di negeri sendiri dengan tentara Belanda. Konsekwensinya itu harus dibayar dengan makin menciutnya tanah kasunanan. Sebuah ralitas yang terjadi pada semua kerajaan Indonesa di era kolonialisme. Ah.... malu tak tertahan bahwa aku masih jadi bangsa "inlander" bangsa pribumi yang dikuasai. Parahnya ini justru terjadi ketika rakyarnya sudah sedemikian dewasa memperjuangkan kehidupan diri sendiri (MADANI) justru pemerintahnya masih bergaya kolonial. Benar-benar negeri kaya yang bodoh. Kalau Somalia boleh lah kita nggak enak bilang bodoh karena memang tak punya SDA apapun kecuali  gurun kering.